Bendung Demo BBM, Polisi Diperalat Pemerintah?

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengapresiasi aparat Kopolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengamankan unjuk rasa penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Lantas bagaimana pengamat Kepolisian menilai hal tersebut?

Berikut wawancara okezone dengan pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, Senin (2/4/2012).

Apakah hal tersebut merupakan indikasi bahwa Polri sebagai alat politik pemerintah?

Ya ada indikasi ke sana. Sebagai aparatur keamanan, polisi harus adil di lapangan. Tidak boleh memihak ke pemerintah dan masyarakat, Presiden mengatakan demikian ada apa? Ada indikasi untuk kepentingan Presiden, karena Presiden apresiasi.

Apakah Anda mencium dari awal adanya ketidakberesan dalam penanganan unjuk rasa penolakan rencana pemerintah menaikkan harga BBM?

Inidikatornya seperti itu. Kemarin itu ada perintah Presiden untuk TNI menjaga objek vital. Perintah ini seharusnya harus dibicarakan dengan DPR. Ini kebutuhan yang mendesak, TNI ditempatkan objek vital. Seharusnya Polri saja. Saya sudah khawatir bahwa TNI diperalat untuk kepentingan politik tertentu.

Apakah Anda melihat penanganan aksi unjuk rasa berlebihan?

Saya melihat terlalu berlebihan.

Apakah perlu pembenahan soal penanganan aksi demonstrasi?

Hendaknya ada evaluasi dan polisi lebih objektif. Polisi harus sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Jangan sampai polisi membawa penyelesaian kasus demonstrasi mahasiswa ke ranah pidana. Negosiasi lebih baik.

Apakah akan ada potensi dendam antara Mahasiswa dengan Polri?

Kalau memang ada sanksi pidana, justru label kuat polisi sebagai musuh mahasiswa.


sumber : okezone